Peta Wilayah Pemekaran Bogor Barat Rampung

Bogor, Pelita

Peryataan dukungan Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan

Setiawan yang disampaikan dalam sebuah acara di Kecamatan

... Leuwiliang, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu, menjadi
penyemangat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempercepat
pemekaran, pembentukan Kabupaten Bogor Barat (Bobar).
Bahkan peta wilayah untuk Kabupaten Bogor Barat itu kini
telah rampung.Tinggal nunggu tandatangan ketua dewan, ujar
Asisten Pemerintahan Kabupaten Bogor Dandan Mulyadi, Senin pekan
lalu.
Kendati demikian, Dandan meminta warga untuk lebih bersabar.
Sebab, masalah ini tak hanya terkait dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dan DPRD Jabar, melainkan hingga tingkat pemerintah
pusat dan DPR RI.
Selain itu, tahapan untuk pembentukan kabupaten baru ini
masih panjang. Satu di antaranya adalah penetapan ibukota Bobar.
Saat ini, tim dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Institut
Teknologi Bandung masih membuat kajian di antara empat daerah
yang bakal dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Bobar. Yakni,
Jasinga, Cigudeg, Leuwisadeng, dan Dramaga.
Selain titik pusat pemerintahan, tim pembentukan Bobar juga
belum menentukan besaran dana kontribusi dari daerah induk, yakni
Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar. Dana kontribusi untuk kabupaten
bungsu ini diperkirakan sekitar Rp 20 miliar per tahun..
Berdasarkan hasil kesepakatan, dana ini akan diberikan untuk
Bogor Barat selama tiga tahun pertama. Selain itu juga dana
bantuan untuk pemilihan kepala daerah.
Lebih lanjut ia menjelaskan jika berkaca pada Kabupaten
Bandung Barat (KBB), pembentukan Bobar memang tak memakan waktu
sebentar. Jika dihitung sejak isu ini mulai digulirkan, yakni
pada 1998, KBB butuh waktu sembilan tahun sebelum diresmikan
menjadi kabupaten ke 26 di Jawa Barat.
Seperti Bobar, KBB juga memiliki sejumlah permasalahan yang
nyaris sama. Awalnya, banyak pihak yang sinis terhadap
pembentukan KBB. Sebab, di dalamnya terlibat tokoh masyarakat dan
aktivis partai politik sehingga memunculkan dugaan bahwa
pemekaran wilayah adalah untuk tujuan kekuasaan
Belum diserahkan
Sementara itu Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bogor (Bobar) untuk
pemekaran wilayah Bogor barat (Bobar) Dadeng Wahyudi
mempertanyakan hasil kajian penetapan ibukota Bobar oleh Tim LPM
Institut Teknologi Bandung (ITB) yang hingga kini belum juga
diserahkan kepada Pansus.
Padahal kata Dadeng dalam pertemuan dengan tim pemerintah
daerah, Pansus dan Komite Percepatan Pemekaran Bogor Barat
(KPPBB) diruang setda Kabupaten Bogor Januari lalu, Tim LPM ITB
menjanjikan hasil kajian penetapan wilayah ibukota kabupaten
Bogor barat sudah diserahkan awal Februari 2008 ini.
Tapi sampai sekarang hasil kajian itu belum kami terima,
kami minta hasil kajian tersebut segera di serahkan. Agar ini
juga tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat, katanya.
Di lain pihak, ia juga mengkritik peryataan Bupati Bogor,
Agus Utara Effendi di media beberapa waktu lalu, yang mengatakan
dirinya pesimis dengan pemekaran Bobar tersebut.
Kalau bupati pesimis lantaran di bogor barat tidak ada
restoran atau hotel ini kan lucu. Sebab pak Agus ini kan sudah
menjabat sebagai bupati Bogor selama 10 tahun, jadi kalau di
bogor barat sampai sekarang belum ada restoran atau sarana
penunjang lainya, itu justru yang harus dipertanyakan , bagaimana
perhatian pemerintah daerah yang dipimpinya kepada masyarakat di
Bogor barat, ungkapnya.
Keinginan warga Bogor barat untuk memisahkan diri dari
Kabupaten Bogor, kata ia tentu didukung alasan-alasan yang cukup
mendasar. Selama ini pembangunan di wilayah Bogor barat ini jauh
tertinggal dibandingkan daerah lainya. Padahal kontribusi dari
Bogor barat terhadap pemerintah daerah cukup besar. Yang kedua
adalah rentang kendali pelayanan yang sangat jauh dan sulit
ditempuh oleh masyarakat Bobar. Dan yang ketiga adalah tingkat
kesejahteraan masyarakat sulit meningkat jika tetap bergabung
dengan Kabupaten Bogor, tegasnya.
Ia meminta agar elit dijajaran pemerintah Kabupaten Bogor
tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru dapat memicu
reaksi dari masyarakat Bogor barat, yang kini tengah bersemangat
menunggu waktu pemekaran itu tiba.
Kalau merasa pesimis kenapa baru sekarang itu dikatakan,
dan kenapa pemerintah daerah juga menyetujui pemekaran bahkan
mengusulkan untuk disetujui dewan. Ini kan berarti inkonsisten
namanya, imbuhnya.