4 Kementerian Mark Up Merpati?
Mon, May 9, 2011 at 08:00Aroma tak sedap di balik jatuhnya pesawat Merpati Nusantara Airlines MZ-8968 di Kaimana, Papua Barat, Sabtu 7 Mei 2011 pekan lalu, terus berembus. Bau yang menyebar adalah penggelembungan harga pembelian pesawat Merpati, termasuk yang jatuh itu, bukan hanya melibatkan staf khusus Presiden SBY. Tapi juga pejabat penting di empat kementerian.
Direktur Executive Indonesia Development Monitoring Munatsir Mustaman mengungkapkan, empat kementerian itu meliputi Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Perhubungan dan Bappenas.
“Selain staf khusus SBY berinisial JW, KPK sudah saatnya bergerak cepat untuk menyelidiki pejabat di empat kementerian tersebut yang terlibat dalam pembelian pesawat Merpati tipe MA-60,” kata Munatsir Mustaman kepada matanews.com di Jakarta, Senin 9 Mei 2011.
Menurutnya, pesawat yang dibeli pada 2009 sebagai pengganti dua armada lama yakni Fokker 27 dan CN-235 untuk menjangkau 200 kabupaten di Indonesia Timur, itu diduga kuat sarat dengan permainan harga. Selain permainan harga, dicurigai juga terjadi pengurangan komponen pendukung untuk flight safety. Kekurangan instrumen ini diduga antara lain menjadi bagian dari penyebab kecelakaan.
Munatsir Mustaman membebeberkan, dugaan mark up dalam pembelian pesawat ini sudah terendus sejak awal pengadaan. Namun, para pihak yang terlibat diduga keras berupaya ‘menyumpal’ setiap pihak yang terindikasi buka suara atas penyimpangan tersebut.
Menurutnya, pengadaan pesawat MA 60 ini dimulai pada saat manajemen Merpati dipimpin almarhum Bambang Bakti. Jumlah pesawat yang dipesan sebanyak 15 unit dengan total harga 215 juta dolar AS.
“Nilai per pesawatnya adalah 14,3 juta dolar Amerika. Padahal untuk pesawat dengan sejenis serupa pada tahun 2009 hanya berkisar 12,5-14,5 juta dolar AS per unit,” sebutnya.
Ia melihat adanya indikasi kongkalikong antarkementerian dalam pengadaan pesawat ini. “Dugaan kami sarat mark up yang melibatkan Kementerian BUMN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Perhubungan. Sebab, harga normal pesawat MA 60 yang baru hanya 11,1 juta dolar Amerika per unit,” tambah Munatsir.
Selain itu, Indonesia Development Monitoring juga menyebutkan perusahaan yang menjadi broker pengadaan pesawat ini adalah bukan perusahaan yang profesional di bidangnya.
Munatsir menjelaskan, perusahaan yang menjadi broker pengadaan pesawat MA di Indonesia adalah PT Pelangi Golf yang dipimpin Mulyadi. Perusahaan ini berkantor di komplek Pergudangan Pluit Blok A.
“Untuk memuluskan proyek pengadaan pesawat Merpati ini, PT Pelangi Golf dibantu oleh staf khusus Presiden SBY yaitu, JW. Karena pengaruh itu, mereka bisa memenangkan pengadaan ini walaupun core bisnisnya sama sekali tidak berada di bidang penerbangan,” ungkap Munatsir.
Karena itu, ia menduga, dua kali kecelakaan Pesawat Merpati MA 60 yang terjadi di kupang dan di Kaimana sekarang ini merupakan dampak dari adanya mark up dalam pengadaan dan banyak komponen pendukung untuk flight safety yang dikurangi.
“Karena itu, KPK dan Kejaksaan jangan tinggal diam untuk meneriksa PT Pelangi Golf dan para pejabat penentu kebijakan di empat kementerian yang terlibat dalam pengadaan pesawat Merpati tersebut,” harap Munatsir. (ham)
Mon, May 9, 2011 at 08:00Aroma tak sedap di balik jatuhnya pesawat Merpati Nusantara Airlines MZ-8968 di Kaimana, Papua Barat, Sabtu 7 Mei 2011 pekan lalu, terus berembus. Bau yang menyebar adalah penggelembungan harga pembelian pesawat Merpati, termasuk yang jatuh itu, bukan hanya melibatkan staf khusus Presiden SBY. Tapi juga pejabat penting di empat kementerian.
Direktur Executive Indonesia Development Monitoring Munatsir Mustaman mengungkapkan, empat kementerian itu meliputi Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Perhubungan dan Bappenas.
“Selain staf khusus SBY berinisial JW, KPK sudah saatnya bergerak cepat untuk menyelidiki pejabat di empat kementerian tersebut yang terlibat dalam pembelian pesawat Merpati tipe MA-60,” kata Munatsir Mustaman kepada matanews.com di Jakarta, Senin 9 Mei 2011.
Menurutnya, pesawat yang dibeli pada 2009 sebagai pengganti dua armada lama yakni Fokker 27 dan CN-235 untuk menjangkau 200 kabupaten di Indonesia Timur, itu diduga kuat sarat dengan permainan harga. Selain permainan harga, dicurigai juga terjadi pengurangan komponen pendukung untuk flight safety. Kekurangan instrumen ini diduga antara lain menjadi bagian dari penyebab kecelakaan.
Munatsir Mustaman membebeberkan, dugaan mark up dalam pembelian pesawat ini sudah terendus sejak awal pengadaan. Namun, para pihak yang terlibat diduga keras berupaya ‘menyumpal’ setiap pihak yang terindikasi buka suara atas penyimpangan tersebut.
Menurutnya, pengadaan pesawat MA 60 ini dimulai pada saat manajemen Merpati dipimpin almarhum Bambang Bakti. Jumlah pesawat yang dipesan sebanyak 15 unit dengan total harga 215 juta dolar AS.
“Nilai per pesawatnya adalah 14,3 juta dolar Amerika. Padahal untuk pesawat dengan sejenis serupa pada tahun 2009 hanya berkisar 12,5-14,5 juta dolar AS per unit,” sebutnya.
Ia melihat adanya indikasi kongkalikong antarkementerian dalam pengadaan pesawat ini. “Dugaan kami sarat mark up yang melibatkan Kementerian BUMN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Perhubungan. Sebab, harga normal pesawat MA 60 yang baru hanya 11,1 juta dolar Amerika per unit,” tambah Munatsir.
Selain itu, Indonesia Development Monitoring juga menyebutkan perusahaan yang menjadi broker pengadaan pesawat ini adalah bukan perusahaan yang profesional di bidangnya.
Munatsir menjelaskan, perusahaan yang menjadi broker pengadaan pesawat MA di Indonesia adalah PT Pelangi Golf yang dipimpin Mulyadi. Perusahaan ini berkantor di komplek Pergudangan Pluit Blok A.
“Untuk memuluskan proyek pengadaan pesawat Merpati ini, PT Pelangi Golf dibantu oleh staf khusus Presiden SBY yaitu, JW. Karena pengaruh itu, mereka bisa memenangkan pengadaan ini walaupun core bisnisnya sama sekali tidak berada di bidang penerbangan,” ungkap Munatsir.
Karena itu, ia menduga, dua kali kecelakaan Pesawat Merpati MA 60 yang terjadi di kupang dan di Kaimana sekarang ini merupakan dampak dari adanya mark up dalam pengadaan dan banyak komponen pendukung untuk flight safety yang dikurangi.
“Karena itu, KPK dan Kejaksaan jangan tinggal diam untuk meneriksa PT Pelangi Golf dan para pejabat penentu kebijakan di empat kementerian yang terlibat dalam pengadaan pesawat Merpati tersebut,” harap Munatsir. (ham)
__________________
Berbagai kasus skandal seksual melilit Partai Demokrat akibat ulah para politisinya yang jorok atau tak senonoh. Mereka bak begundal seks yang melilit Demokrat.
Berbagai kasus skandal seksual melilit Partai Demokrat akibat ulah para politisinya yang jorok atau tak senonoh. Mereka bak begundal seks yang melilit Demokrat.
sumber http://forum.detik.com/staf-khusus-sby-diduga-mark-up-sampai-us-40-juta-t259927.html?nd991103frm